KRISIS YUNANI: Yunani menyepakati penghematan yang baru

ATHENA. Pemerintahan koalisi Yunani menyepakati pemotongan belanja negara yang baru sebesar 11,5 miliar euro atau setara dengan £ 9 miliar. Ketentuan ini wajib dipenuhi Yunani agar bisa mendapatkan dana bantuan dari Uni Eropa maupun Dana moneter Internasional (IMF).

Pemotongan tersebut akan meloloskan likuiditas berikutnya yang diterima Yunani senilai 31,5 miliar euro dari total 130 miliar euro. Tanpa dana bantuan ini, Yunani terancam bangkrut dan berpotensi ditendang dari keanggotaan Uni Eropa.

Perdana Menteri dari partai konservatif, Antonis Samaras menyerukan, Yunani harus mendapatkan kredibilitasnya kembali sebelum meminta perpanjangan waktu penghematan dari yang semula ditetapkan yakni 2013-2014.

"Perdana Menteri meminta, keputusan ini harus diterima sebagai kondisi yang diperlukan agar negeri ini tetap di zona euro," ujar Menteri Keuangan Yannis Stournaras.

Pemerintah berusaha menyelesaikan pemotongan anggaran pada akhir Agustus dan berjuang meminimalkan efek sosial.

Pemimpin sosialis PASOK, partai terbesar kedua di Yunani mengaku, sementara waktu akan mengesampingkan tuntutan negosiasi ulang untuk menghindari pemilihan umum dini.

"Jika perdana menteri merasa bahwa mengadopsi langkah-langkah penghematan senilai euro 11,5 miliar euro akan membantu penerbitan utang di masa dengan dan bisa membuat Yunani berada di zona euro, aku dipaksa untuk menerima pandangannya," ungkap Evangalos Venizelos.

Negeri Para Dewa ini menerima komitmen bailout kedua senilai 130 miliar euro pada Maret 2012. Bailout yang pertama senilai 100 miliar euro disepakati pada Mei 2010.

Penghematan ini berimbas pada pemotongan belanja publik, tunjangan, pensiun bahkan gaji pegawai negeri. Dua pinjaman tersebut dinilai oleh rakyat Yunani justru memperparah ekonomi dalam negeri.

Tim Troika yang terdiri dari Komisi Eropa, European Central Bank dan International Monetary Fund (IMF) sebelumnya mengancam, tak akan memberikan dana bantuan lanjutan jika Yunani gagal melakukan penghematan anggaran dan melakukan reformasi ekonomi.

Sumber: Kontan.co.id