Jakarta Peringkat Kedua Harga Properti "Termewah" Dunia!

JAKARTA, KOMPAS.com - Jakarta mencatat kenaikan harga sebesar 28.5% (yoy), menempati peringkat kedua tertinggi untuk perumahan dan kondominium (properti) mewah di dunia. Demikian hasil riset yang dipaparkan Knight Frank Prime Global Cities Index pada kuartal-2 2012.

Dalam riset tersebut dipaparkan, Bangkok dan Jakarta tercatat menunjukkan kinerja performa kenaikan harga terbaik dalam 12 bulan terakhir, masing-masing sebesar 28.8% dan 28.5%. Adapun harga properti mewah global dari 27 kota di dunia yang disurvei hanya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1.4% pada kuartal-2 tahun ini, yang merupakan pertumbuhan per kuartal terbesar sejak kuartal keempat pada 2010.

Duh, Lagi-lagi Neraca Perdagangan RI Defisit

Jakarta - Setelah dua bulan sempat mengalami defisit, kini lagi-lagi neraca perdagangan Indonesia mengalami hal yang sama pada Juni 2012. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) defisit yang terjadi pada bulan lalu sebesar US$ 1,32 miliar.

Kepala BPS Suryamin menyatakan meskipun defisit pada bulan Juni ini tetapi secara kumulatif, nilai perdagangan Indonesia masih mengalami surplus sebesar US$ 476,2 juta.

LAJU INFLASI: Sesuai prediksi BI, inflasi Juli sebesar 0,7%

JAKARTA. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi Juli lalu sebesar 0,7%. Laju inflasi Juli ini sesuai dengan prediksi Bank Indonesia.
Bank sentral sebelumnya mengatakan, laju inflasi Juli tidak akan jauh berbeda dengan Juni. Bank Indonesia memperkirakan, laju inflasi Juli berkisar 0,65%-0,7%.

Foxconn Siap Bangun Pabrik di Jawa Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com -  Niat produsen komponen elektronik asal Taiwan, Foxconn Technology Group berinvestasi di Indonesia semakin mendekati kenyataan. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan kunjungan perwakilan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ke Taiwan pekan lalu mendapatkan hasil positif.

Pembelian Batavia Air Jadi 'Jurus' AirAsia Kalahkan Citilink dan Lion Air

Jakarta - Maskapai asal Malaysia yaitu AirAsia semakin melebarkan sayapnya untuk terus menguasai kawasan regional. Strategi mencaplok Batavia Air menjadi tujuan Indonesia AirAsia untuk mengalahkan dominasi Lion Air dan Citilink.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengungkapkan, aksi korporasi akuisisi merupakan cara yang mudah ditempuh AirAsia untuk menguasai penerbangan domestik di Indonesia.

"AirAsia itu ingin menguasai regional. AirAsia takut dengan Lion Air dan Citilink saat ini maka strategi mengakuisisi Batavia Air menjadi pilihan," ungkap Agus ketika dihubungi detikFinance, Kamis (26/7/2012).

R.I Masih Tangguh Hadapi Wabah Krisis

Monexnews - Krisis keuangan di zona euro hingga kini masih menjadi sorotan dunia. Celakanya, virus krisis keuangan itu telah menyebar ke berbagai negara. Negara-negara yang selama ini menjadikan zona Eropa sebagai pasar utama, akhirnya kena getahnya. Sebut saja misalnya Amerika Serikat (AS), China, Jepang, hingga Korea Selatan. Nah, negara sekelas itu saja dapat terkena efek krisis, lalu bagaimana dengan negeri kita sang Garuda?

Seraya imbas tersebut dikhawatirkan oleh kalangan eksportir Indonesia, krisis yang terjadi di zona Eropa terutama di negara Yunani, Spanyol dan Italia ternyata belum berdampak besar terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia.

Ke dua pilar bangsa yakni Rupiah dan Bursa Efek Indonesia nampak masih tangguh dan terjaga kuat bila dibanding dengan sejumlah rivalnya di Asia. Tengok saja nilai tukar rupiah kita. Pada perdagangan tanggal 4 Juli lalu, nilai tukar rupiah (IDR) sempat menguat hingga ke level 9300 setelah akhirnya stabil pada kisaran range 9300 s/d 9500. Penguatan IDR terutama berkat tingginya permintaan dana oleh pihak asing serta munculnya harapan terhadap kebijakan pelonggaran lanjutan oleh sejumlah bank sentral utama di dunia. Dan ekspektasi pelonggaran tersebut tidak hanya menguatkan rupiah, namun turut memicu rally mata uang negara berkembang Asia lainnya serta termasuk sejumlah aset beresiko.

Rupiah bahkan tampil unggul terhadap rival-rivalnya di Asia terkait aksi beli bank-bank asing kendati sejumlah bank lokal membeli dollar. Di lain pihak, sejumlah bank kustodian nampak menjadi pembeli besar atas obligasi negara, dengan menjual dollar/rupiah (USDIDR), dan berharap rupiah akan menguat kembali bila Federal Reserve melanjutkan lagi program quantitative easing ke tahap berikutnya.

Selain itu optimisme pasar Asia terhadap ekspektasi stimulus lanjutan dari Bank Sentral Eropa (ECB), Bank Sentral Inggris (BOE) hingga Federal Reserve (AS) turut berdampak ke bursa efek Indonesia khususnya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Secara menakjubkan IHSG berhasil tembus level psikologis 4000 yang juga berkat terseret apresiasi indeks regional. Bahkan meskipun isu perlambatan ekonomi global kembali berkibar setelah data-data yang buruk belakangan ini, IHSG tetap kokoh bertengger di atas 4000, bahkan indeks sempat tembus ke atas level 4100 (20/07) setelah akhirnya terkoreksi lantaran terseret pelemahan indeks bursa regional lainnya. Selain itu, investor domestik turut optimis bila pergerakan indeks saham akan positif pada semester kedua 2012. Hal itu didukung dari situasi Eropa yang bakal membaik dengan solusi-solusi yang ditawarkan.

Terkait maraknya pasar Indonesia, menurut kalangan pelaku pasar, Indonesia masih dilihat sebagai tempat berinvestasi yang menarik bagi investor asing karena didukung dari kinerja fundamental emiten Indonesia yang lebih baik dibandingkan negara lain. Bahkan baru-baru ini, Moody's Investor Service menilai Indonesia sebagai negara yang kuat secara ekonomi.

Moody's pada tanggal 16 Juli lalu, memaparkan proyeksi tahunannya terhadap ekonomi Indonesia. Lembaga pemeringkat kredit ini mempertahankan status instrumen hutang Indonesia di level Baa3. Moody’s melihat pertumbuhan ekonomi tanah air cukup kuat disertai manajemen fiskal yang mumpuni. Salah satu komponen lain yang memperkuat penilaian adalah rasio hutang pemerintah yang masih kecil. Lembaga ini melihat ekonomi Indonesia kuat setelah sebelumnya hanya dipandang moderat. Pemerintah terbilang berhasil menjaga neraca keuangannnya dan memproteksi diri dari guncangan krisis antar kawasan.

Faktor lain yang membuat para investor gencar memburu pasar Indonesia lantaran iklim investasi yang dianggap masih menyegarkan dengan inflasi kita tetap terjaga di angka kisaran 4,5%. Sehubungan dengan iklim investasi Indonesia, baru-baru ini pada tanggal 25 Juli 2012, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa nilai realisasi investasi di Indonesia baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penamaman Modal Asing (PMA) pada triwulan II 2012 mencapai Rp 76,9 triliun, yang merupakan nilai tertinggi dalam sejarah investasi Indonesia dalam hitungan triwulan. Dalam hitungan persentase untuk yoy, nilai PMA atau FDI (Foreign Direct Investment) mencapai 30,2%, sementara PMDN yoy mencapai 10,1% dengan nilai realisasi investasi pada triwulan II untuk PMA mencapai Rp 56,1 triliun dan untuk PMDN mencapai Rp 20,8 triliun.

Selain itu kebijakan yang diambil pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM membuat inflasi kita tetap berada di area itu, sedangkan jika pemerintah menaikan harga BBM maka di prediksi inflasi bisa meningkat hingga ke angka 6,5 s/d 7,5%. Berdasarkan laporan bulanan Bank Indonesia tanggal 12 Juli silam, perkembangan inflasi pada triwulan II-2012 tercatat 0,90% (qtq) sehingga secara tahunan tercatat sebesar 4,53% (yoy). Secara fundamental, inflasi masih terkendali sebagaimana tercermin pada inflasi inti yang berada di level yang rendah (4,15%, yoy) seiring dengan penurunan harga komoditas global dan ekspektasi yang membaik. Sementara, harga bahan pangan mengalami peningkatan akibat terganggunya pasokan. Selain itu, tingkat kepercayaan konsumen Indonesia yang di rilis Bank Indonesia, sepanjang bulan Juni lalu mencatat level tertinggi dalam lima bulan terakhir di angka 114.4 dari sebelumnya 109.0 di bulan Mei.

Alhasil, dengan fundamental ekonomi yang kondusif, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan kembali BI Rate tetap pada level 5,75%. Tingkat suku bunga tersebut dinilai masih konsisten dengan prakiraan inflasi ke depan yang tetap rendah dan terkendali di dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, yaitu 4,5% ± 1% pada tahun 2012 dan 2013. Untuk mengelola tekanan pelemahan nilai tukar dari memburuknya krisis di Eropa dan sentimen negatif pasar keuangan global, Bank Indonesia mendorong peningkatan pasokan valuta asing ke pasar agar pergerakan Rupiah tetap sejalan dengan pergerakan nilai tukar kawasan Asia dan kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Daru Wibisono
Senior Researcher and Analyst

Sumber: MonexNews.com

UANG ELEKTRONIK: Jual e-money, BI gandeng empat bank

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan menggandeng empat bank untuk menyosialisasikan sekaligus menjual uang elektronik (e-money). Gelaran tersebut akan dilakukan pada 30 Juli.
Deputi Gubernur BI Ronald Waas menjelaskan, gelaran e-money ini dilakukan untuk memadukan layanan pembayaran tunai dan non-tunai dalam rangka mewujudkan less cash society.
"E-money ini digunakan sebagai alternatif alat pembayaran uang kertas dan uang logam, terutama uang pecahan kecil," kata Ronald, Senin (23/7).

BISNIS E-COMMERCE: Pasar kian bagus, Tokobagus.com panen fulus

JAKARTA. Beberapa pemain di perdagangan elektronik atau biasa disebut e-commerce mulai menikmati pasar online. Salah satunya dialami PT Tokobagus (Tokobagus.com) yang mencatat transaksi Rp 1,3 triliun-Rp 1,4 triliun pada kuartal II lalu, naik lebih 100% dibandingkan kuartal I 2012.
Ichwan Sitorus Public Relations(PR) Manager Tokobagus.com menuturkan, nilai transaksi dihasilkan dari rata-rata transaksi per bulan di Tokobagus.com yang mencapai 200.000 transaksi. “Selain itu pengunjung website kami mencapai sebesar 800.000 – 1 juta pengunjung per hari,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (22/7).

Beberapa Alasan Indonesia Bebas dari "Bubble" Properti

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak kalangan takut kondisi sektor bisnis properti di Indonesia akan berujung bubble atau menggelembung. Sektor properti di Indonesia dikhawatirkan terpuruk akibat banyaknya investor dan tingginya pasokan yang tidak diimbangi permintaan, seperti telah terjadi di negara-negara Asia lainnya.

"Banyak yang takut Indonesia bakal terkena bubble properti. Tapi, menurut saya itu tidak akan terjadi, karena pasar properti Indonesia itu unik," kata Direktur Century 21 Gading, Ali Hanafia, ketika ditemui di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Harga Tanah Cepat Naik, Bisnis Kawasan Industri Menggiurkan

Foto: DetikFinance

Jakarta - Prospek bisnis kawasan industri masih menjanjikan hingga dua tahun mendatang. Kenaikan harga tanah kawasan industri tercatat paling tinggi dibandingkan jenis properti lain.

Head of Retail and Strategic Consulting Jones Lang LaSalle, Vivin Harsanto menyebutkan, semakin banyak pengembang ekspansi di kawasan industri baik perluasan lahan atau mencari lokasi baru. Minat dari pelaku industri masih tinggi, khususnya sektor otomotif dan produk-produk konsumsi.

"Banyak industri yang ingin masuk di sektor otomotif atau consumer goods. Lahan yang mereka cari cukup luas mencapai 15-20 ha. Bahkan otomotif bisa lebih besar sekitar 100 ha," jelas Vivin di kantornya, Gedung BEI, SCBD, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Aturan pemerintah terkait pelaku industri untuk mendirikan pabrik di kawasan khusus menjadi pendorong bisnis ini makin mentereng. "Untuk investor yang baru masuk memang harus melalui kawasan," tambahnya.

Salah satu pengembang yang mulai terjun di kawasan industri adalah PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Perseroan menyatakan, sektor ini makin menjanjikan Karawang pun menjadi pilihan APLN karena belum banyak pengembang masuk.

Direktur Marketing APLN, Indra W. Antono menegaskan, Karawang diprediksi menjadi kawasan industri baru sebagai pelengkap Cikarang, Bekasi dan Tambun. Terlebih adanya rencana pemerintah untuk membangun bandara serta pelabuhan peti kemas baru di Karawang.

"Di Karawang karena ada peluang. Nanti industri yang ada di sana akan mix, bisa industri berat dan ringan. Kita ini membaca peluang," tuturnya. Selain pembangunan kawasan, Agung Podomoro juga berniat menghadirkan kawasan hunian sebagai kebutuhan pelengkap para pekerja.

"Pembangunan rumah fase satu 40 ha, lahannya terpisah," imbuhnya.

Sebelumnya perseroan telah mengumumkan membuat perjanjian pengikatan jual beli saham dalam rangka akuisisi 55% saham di PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) senilai Rp 216 miliar. PT Sumber Air Mas Pratama memiliki 342 hektar tanah di Karawang Barat, Jawa Barat, yang akan disiapkan untuk kawasan industri.



(wep/dnl)

Sumber: DetikFinance

INDUSTRI KREATIF: Laba cantik hasil mengoprek sepatu

Foto: Kontan.co.id

Sepatu adalah pelengkap penampilan seseorang. Bahkan, sepatu bisa menjadi penarik perhatian. Tapi, sepatu yang bisa menyedot perhatian terkadang tak tersedia di pasaran. Kalaupun ada, harganya mahal karena sifatnya eksklusif, sehingga tidak terjangkau bagi pemilik bujet yang pas-pasan.
Namun, kini ada cara untuk menyiasatinya, agar bisa memakai sepatu nyentrik, dengan dana terbatas, yakni memakai jasa modifikasi sepatu. Dijamin, Anda bisa jauh lebih hemat ketimbang membeli produk aslinya.
Adalah Novia Kusumawati, pemilik Lolshoes Shop di Solo, Jawa Tengah, yang mulai menjalankan bisnis modifikasi sepatu sejak 2009. Ia mencoba memanfaatkan ceruk bisnis ini lantaran melihat potensi pasar yang masih terbuka lebar.
Awalnya, Novia yang suka menari merasa kesulitannya mencari sepatu untuk menyalurkan hobinya itu. Alhasil, dia pun merakit dan memodifikasi sepatu sesuai kebutuhannya.
Lalu, ia memperkenalkan hasil modifikasi itu kepada teman-temannya di komunitas penari. "Pesanan pun datang dan akhirnya saya lebih serius untuk menggarap bisnis ini," ungkapnya.
Untuk memenuhi pesanan, Novia mensyaratkan pelanggannya mengirimkan sketsa gambar dan ukuran sepatu yang mereka inginkan. "Alangkah lebih baik jika pelanggan juga menginformasikan keperluan penggunaan sepatu tersebut agar bisa diberi masukan sebelum pengerjaan," katanya.
Sampai saat ini Novia hanya memodifikasi sepatu standar yang dia beli dari Bandung dan kemudian ia modifikasi dengan tambahan manik-manik ataupun gesper. "Kami tak memproduksi sepatu, hanya merakit ulang sepatu sesuai keinginan pelanggan," ujarnya.
Novia memberi catatan, untuk menjalankan bisnis ini, seseorang tak harus memiliki pengetahuan tentang sepatu, lo. Hanya perlu kreativitas, keuletan, dan kesabaran. "Prosesnya detail, pengerjaannya bisa memakan waktu hingga 14 hari," jelasnya.
Sekarang Novia menawarkan jasa mengoprek sepatu via online. Ia mempekerjakan empat karyawan untuk mengerjakan order modifikasi sepatu rata-rata sekitar 100 pasang sebulan. Setiap pasang sepatu ia mematok tarif jasa Rp 150.000 - Rp 300.000.
Walhasil, omzet setiap bulannya bisa mencapai Rp 20 juta, dengan margin keuntungan sebesar 30%. Pelanggan Novia kebanyakan datang dari Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.
Pemesan umumnya memakai sepatu modifikasi untuk keperluan panggung, baik menari, master of ceremony (MC), atau band. "Mayoritas yang kami modifikasi adalah sepatu wedges untuk wanita, dan boots panjang atau sport untuk pria," tuturnya.
Selain Novia, Heri Ristamaji, perajin dan pemilik Lapak Belanja asal Cibaduyut Bandung, juga menggarap ceruk bisnis modifikasi sepatu. Dengan modal keahlian yang ia miliki saat bekerja di pabrik sepatu, Heri mengembangkan keahlian melukis untuk mengembangkan bisnis ini.
"Kami biasanya meminta konsumen datang ke tempat kami dan membuat gambar bentuk modifikasi sepatu yang dipesan," kata dia.
Setelah itu, sepatu ia kerjakan secara handmade atau kerajinan tangan. Heri menerima pesanan aneka sepatu dan sandal, mulai anak-anak sampai orang dewasa, baik sepatu atau sandal untuk laki-laki maupun perempuan.
Sebagian besar garapan Heri berupa sepatu gunung, sepatu show untuk manggung, dan juga sepatu khusus safety. Pemesan sepatu safety biasanya perusahaan-perusahaan pertambangan untuk keperluan pegawai mereka.
Heri membanderol sepatu buatannya mulai dari Rp 110.000 - Rp 800.000 per pasang. Jika sepatu terbuat dari bahan kulit buaya, maka harganya jauh lebih mahal. Dalam sebulan, Heri memproduksi sekitar 50 pasang, dengan omzet Rp 10 juta-Rp 15 juta. Ia bercita-cita bisa mencetak sepatu hingga 1.000 pasang per bulan.

Sumber: Kontan.co.id

Aturan harga wajar reksadana positif bagi investor

Foto: Kontan.co.id

JAKARTA. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) akhir pekan lalu menetapkan revisi aturan IV.C.2. Aturan ini tentang nilai pasar wajar dari efek dalam perhitungan portofolio reksadana. Peraturan ini mengharuskan manajer investasi menetapkan nilai aktiva bersih sesuai dengan nilai wajar sesuai ketetapan Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE). Aturan ini dinilai positif namun, manajer investasi harus menambah biaya (fee) manajemen.
Fadlul Imansyah, Vice President Head of Investment CIMB Principal Asset Management mengatakan, aturan tersebut mempermudah manajer investasi (MI) menghitung ulang harga obligasi sesuai dengan nilai pasar.
Sebelumnya, nilai pasar wajar surat utang berasal dari Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun). "Khusus obligasi korporasi pakai harga rata-rata tertimbang dari harga kejadian transaksi yang ada," papar dia. Karena volume transaksi tidak sebesar obligasi pemerintah, harga obligasi korporasi sering tidak mencerminkan harga pasar.
Nah karena itu, Bapepam LK mengutus LPHE sebagai lembaga yang menghitung nilai pasar wajar. Ada beberapa efek yang harus mereka nilai diantaranya, efek yang diperdagangkan di luar bursa, efek yang tidak aktif diperdagangkan di bursa dan efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing. Selain itu, ada juga instrumen pasar uang dalam negeri yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan lainnya.
Jika harga perdagangan terakhir tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai pasar wajar dari efek tersebut harus menggunakan acuan LPHE.
Harga pasar wajar hanya akan dikeluarkan jika perusahaan dengan kondisi keuangan yang bagus. Jadi, perusahaan yang dinyatakan pailit, kemungkinan akan pailit, gagal membayar pokok utang atau bunga, tidak akan dinilai. Nilai pasar wajar memperhitungkan harga perdagangan terakhir efek dan kecenderungan harga efek.
Biaya manajemen
Saat ini baru satu LPHE yakni PT Penilai Harga Efek Indonesia (Indonesia Bond Pricing Agency/IBPA).
Aturan ini menurut Fadlul membuat MI harus berlangganan layanan IBPA. "Seharusnya ini menjadi bagian dari biaya manajemen," kata dia. Tetapi, Fadlul menyakinkan, aturan ini tidak akan menambah beban investor CIMB Principal. Sebab, ongkos tersebut akan ditanggung manajer investasi.
Fadlul yakin dengan referensi dari LPHE maka memberi nilai positif. "Selama ini harga referensi yang digunakan kerap tidak mencerminkan harga pasar," ujar dia.
Maklum, obligasi masuk kategori efek yang diperdagangkan di luar bursa efek (over the counter). Dengan demikian penentuan nilai pasar wajar menggunakan harga referensi.
Hario Soeprobo, Head of PT First State Investment Indonesia pun mengaku senang dengan adanya revisi aturan ini. Sebab, harga acuan yang mark to market sudah menjadi kebutuhan manajer investasi. "Yang harus dicegah jangan sampai apa yang diinvestasikan investor tidak mengacu harga pasar," ucap dia. Hario mengaku aturan harga pasar wajar tidak memberatkan bagi mereka. First State aturan ini juga tidak akan memberatkan investor. Dia menambahkan, kalaupun biaya manajemen naik, nilainya akan sangat kecil.
Andreas Gunawidjaja, Direktur Mandiri Manajemen Investasi berharap peraturan ini bisa memberikan dampak yang baik bagi industri reksa dana. IBPA sebagai satu entitas yang mengkhususkan aktivitas pada penilaian obligasi dan surat berharga lainnya bisa mengerjakan sesuai harapan industri reksadana.
Kalau pendapat, Rudiyanto, pengamat pasar modal, harga acuan belum tentu merupakan harga wajar di pasar. Namun segi positifnya, penilaian harga pasar wajar, acuan tersebut bisa bersifat univesal terutama untuk obligasi korporasi yang kurang likuid. "Bapepam sudah cukup positif memberikan acuan harga seperti ini," tukas dia

Sumber: Kontan.co.id

Benahi Dermaga, Baru Bangun Jembatan Selat Sunda!

Foto: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia, Muslich Zainal Asikin berpandangan, proyek jembatan Selat Sunda belum diperlukan. Menurut dia, perluasan pelabuhan dan perbaikan manajemen masih bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi transportasi penyeberangan di Selat Sunda.

"Proyek jembatan Selat Sunda masih banyak ahli dan pihak-pihak yang sangat tidak setuju karena belum diperlukan. Apalagi dengan biaya besar. Masih banyak proyek prioritas yang lebih kecil biayanya saja belum direalisir," sebut Muslich kepada Kompas.com, Senin (9/7/2012).

Zainal mengungkapkan, kemacetan berulang yang terjadi di sekitar Pelabuhan Merak, Banten, karena sejumlah hal yakni kekurangan kapal penyeberangan dan dermaga hingga manajemen yang kurang baik. Untuk itu, solusi yang dinilai lebih pas adalah, pertama, penambahan kapal dan darmaga.

Kekurangan kapal, menurutnya, karena kapal sedang dok atau mengalami perbaikan. Permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan menyewa kapal dari luar negeri. Dengan jumlah kapal yang banyak dan  kapasitas yang lebih besar maka masalah penyeberangan Merak-Bakauheni bisa ditanggulangi.

"Dan kalau meningkat, di masa yang akan datang cukup dengan menambah dermaga dan menambah jumlah kapal dan ukurannya yang lebih efisien sehingga efektif dalam menyeberangkan orang maupun barang," papar Zainal.

Kedua, perluasan pelabuhan. Bila pelabuhan diperluas, maka lalu lintas penyeberangan bisa ditingkatkan dua kali lipat.

Ketiga, kata Muslich, adalah perbaikan manajemen yang selama ini dinilainya kurang kompeten mengurus penyeberangan.

"Masalahnya adalah salah urus. Salah kelola dibawah tim manajemen yang tidak cakap dan kurang kompeten," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah sekarang ini tengah membahas mengenai studi kelayakan proyek jembatan Selat Sunda. Proyek ini masuk dalam badan buku rencana proyek kerjasama pemerintah dan swasta atau PPP (public private partnership) Book 2012.

Buku tersebut berisikan 58 proyek infrastruktur andalan pemerintah. Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ini terletak di Provinsi Lampung dan Banten. Panjang jembatan ini diperkirakan mencapai 27,4 kilometer.

Menurut data dari Bappenas, biaya pembangunan Jembatan Selat Sunda bisa mencapai 25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 225 triliun. Sebelumnya, estimasi biaya pembangunan proyek itu 15 miliar dollar AS. Kepastian biaya sesungguhnya baru akan diketahui setelah ada hasil studi kelayakan. Sementara itu, target konstruksi awal JSS akan dilakukan pada 2015 dan mulai beroperasi pada 2025.

Editor :Inggried Dwi Wedhaswary


Sumber: Kompas.com

Apa yang Salah dengan 1 Miliar Dollar AS ke IMF?

Foto: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tampaknya telah bulat untuk membantu permodalan Dana Moneter Internasional (IMF). Rencananya, Bank Indonesia yang akan mengeksekusi hal itu dengan cara membeli surat berharga yang dikeluarkan IMF. Cadangan devisa sebanyak 1 miliar dollar AS akan disisihkan untuk membeli surat berharga tersebut.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (12/7/2012), menegaskan, pembelian surat berharga IMF tersebut merupakan kebijakan investasi yang sudah biasa dilakukan BI dalam mengelola cadangan devisa Indonesia. Dikatakan dia, cadangan devisa telah banyak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan sejumlah negara, misalnya saja Amerika Serikat.

Penempatan cadangan devisa dalam bentuk surat berharga akan menghasilkan imbal hasil (yield). Selain itu, ia mengatakan, cadangan devisa pun akan aman. "Itu seperti halnya kalau membeli surat berharga. Beli surat berharga Australia, uangnya masuk ke Australia. Bedanya, kalau surat utang Australia kita beli di pasar, kalau ini bilateral arrangement. Itu saja bedanya," ucap Darmin, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/7/2012).

Ditegaskannya pula, cadangan devisa Indonesia tak akan berkurang karena pembelian surat berharga IMF tersebut. Untuk diketahui, per akhir Juni 2012, BI memiliki cadangan devisa sebesar 106,5 miliar dollar AS. Angka ini setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Lagipula, kata Darmin, penyertaan modal dari Indonesia sebesar 1 miliar dollar AS itu belum tentu dipakai. IMF baru akan menggunakan dana tersebut bila permodalan yang dipunyainya sudah di bawah 100 miliar dollar AS. Sekarang ini, IMF masih punya dana sekitar 400 miliar dollar AS. "Diprosesnya saja bisa masih panjang. Digunakannya oleh dia juga belum tentu bisa karena itu benar-benar second line of defence saja itu," tutur Darmin, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto pun menilai "pinjaman" 1 miliar dollar AS ke IMF masih dalam batas kewajaran dan tidak ada yang salah dengan itu. "Yang menyalahkan karena orang-orang tidak mengerti saja," sebut Ryan kepada Kompas.com, Jumat (14/7/2012).

Ia menilai dana 1 miliar dollar AS tersebut bukanlah utang, melainkan seperti penyertaan modal untuk mendukung operasional IMF di tengah situasi krisis Eropa saat ini.

Pandangan serupa pun dikemukakan oleh ekonom A Tony Prasetiantono. Ia mengatakan, pembelian surat berharga IMF hanya semacam portofolio BI saja. Yang dimaksud cadangan devisa itu bukan berarti uang tunai di brankas BI, melainkan, kata dia, bisa berupa surat berharga. Yang penting aman, risikonya rendah atau bahkan nol. "Jadi saya setuju jika BI menempatkan dananya ke dalam bentuk obligasi IMF. Itu adalah bentuk portofolio atau cara atau pilihan menempatkan aset. No worries, lah," sebut Tony kepada Kompas.com, Jumat.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis juga menilai pembelian surat berharga IMF oleh Indonesia adalah hal yang wajar. Ini suatu bentuk pengelolaan cadangan devisa Indonesia. "Wajar-wajar saja, kan, BI mesti mengelola uang cadangan devisa supaya jangan mati," kata Emir kepada Kompas.com, Jumat (13/7/2012).

Dana 1 miliar dollar AS ini pun nantinya digunakan IMF untuk membantu mengatasi krisis yang sedang terjadi. Ini yang berkali-kali ditekankan pemerintah. Bahwa Indonesia mau turut serta membantu negara lain yang sedang kesusahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengatakan, sebagai anggota G-20, Indonesia harus memperhatikan perekonomian dunia. Ekonomi global sedang mengalami kesulitan, terutama di Eropa. Apabila situasi ekonomi memburuk, volume perdagangan dunia akan mengecil seiring dengan tingkat permintaan yang turun.

Konsumsi masyarakat, kata Hatta, bisa lebih menurun lagi jika program penghematan anggaran dijalankan di zona euro. Negara-negara Asia, termasuk Indonesia, pun bisa terkena imbasnya. Sebagai upaya mengatasi krisis, Hatta menyebutkan, IMF membutuhkan permodalan sekitar 430 miliar dollar AS.

Semua negara, kata dia, sudah memberikan. Indonesia yang juga bagian dari G-20 juga harus mampu memberikan andil. "Mampu enggak kita memberikan? Ya, mampu," ujar Hatta, di Jakarta, Senin (9/7/2012).

Darmin pun menuturkan, dana 1 miliar dollar AS itu sudah menjadi kesepakatan dalam beberapa tingkatan, yakni mulai dari voting group tingkat Asia Tenggara, internal pemerintah, serta pemerintah dengan BI. Di tingkat voting group Asia Tenggara, sebut dia, beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, juga sepakat memberikan pinjaman 1 miliar dollar AS untuk IMF. Dengan begitu, Indonesia pun sepakat memberikan jumlah yang sama.

Namun, Ryan mengingatkan, agar bantuan Indonesia ke IMF ada manfaatnya secara ekonomi, misalnya hak suara Indonesia lebih diperhatikan. Dan, kalau bisa, bantuan itu tidak menggunakan cadangan devisa, tetapi APBN. Pasalnya, cadangan devisa penting untuk memenuhi kebutuhan impor dan kewajiban luar negeri lainnya. Apalagi angka cadangan devisa menurun. "Sebaiknya gunakan APBN, asalkan sudah ada persetujuan DPR, dan anggarannya sudah disiapkan. Bukan anggaran dadakan," tuturnya.

Sekalipun memandang wajar tindakan Pemerintah Indonesia, DPR masih perlu mendengar detail rencananya dari BI. Apalagi, Ketua Komisi XI mengaku belum pernah mendengar IMF mengeluarkan surat berharga. Emir juga belum mendapatkan informasi apakah surat berharga IMF ini aman untuk dibeli. "Harus minta penjelasan karena masalahnya berita sudah menyebar ke mana-mana," ungkap Emir.

Sekalipun demikian, pemerintah tampak bangga dengan kedudukannya sekarang terhadap IMF. Hatta mengatakan, dulu tangan Indonesia berada di bawah, tetapi tidak untuk sekarang ini. "Saya tidak melihat dari sisi peminjamannya (uang), tetapi untuk keadaan sekarang tangan kita (Indonesia) di atas karena ada pihak lain yang membutuhkan," ujar Hatta.

Editor :Erlangga Djumena

Sumber: Kompas.com

BISNIS PEMBIAYAAN: Pembiayaan macet terus menyusut

Foto: Kontan.co.id

JAKARTA. Kualitas penyaluran kredit melalui industri pembiayaan (multifinance) semakin bagus. Dari akhir tahun 2011 hingga Mei 2012, angka pembiayaan macet terus berkurang sedikit demi sedikit. Diperkirakan, angka kredit macet bakal semakin kecil hingga akhir tahun ini.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menghitung, kredit macet atau non performing loan (NPL) di perusahaan pembiayaan hanya 1,11% per Mei 2012, dengan total kredit Rp 282.82 triliun. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan NPL per April 2012 1,14% dan akhir tahun 2011 sebesar 1,21%.

Penurunan NPL karena kredit macet di multifinance alat berat dan anjak piutang semaking mengecil. Per Mei 2012, kredit macet di pembiayaanm alat berat hanya 0,25%, lebih kecil dibandingkan sebulan sebelumnya 0,27%. Lalu, kredit macet di pembiayaan anjak piutang berkurang 2,76% menjadi 2,56% dan di pembiayaan konsumen tetap 1,58%.

"Tahun 2010-2011, NPL di multifinance cukup besar karena jor-joran pemberian kredit. Kini, kami memperbaiki kinerja, agar tidak terulang," kata Willy S. Dharma, Direktur Utama PT Adira Dinamika Multifinance (Adira Finance), Minggu (15/7).

Apalagi, tahun lalu juga ada kekhawatiran bahwa NPL multifinance semakin membesar. Kekhawatiran itulah yang melatarbelakangi keluarnya aturan uang muka atau down payment (DP) kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan sebesar 20%-25%.

"Sebenarnya, kekhawatiran ini berlebihan, tapi pelaku industri tetap terpacu bekerja lebih baik," jelas Willy. Perbaikan antara lain melalui penerapan manajemen risiko. Perusahaan semakin berhati-hati memilih nasabah dengan menerapkan konsep know your customer.

Jusak Kertowidjojo, Presiden Direktur PT Indomobil Finance Indonesia, meyakini, angka kredit macet semakin berkurang. Penyebabnya, aturan DP menekan perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan kredit kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. "Selama ini, NPL di sepeda motor paling tinggi," kata Jusak.

Sudah menjadi rahasia umum, sebelum aturan DP berlaku, banyak multifinance yang mempermudah penyaluran kredit sepeda motor dengan uang murah. Hanya dengan uang Rp 500.000, nasabah sudah bisa membawa sepeda motor. Hal itu memicu nasabah untuk mengambil kredit baru dibandingkan meneruskan kredit sebelumnya.

Sumber: Kontan.co.id